Kanwil DJP Jatim I Relaksasi Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan Sampai 30 April

Home / Ekonomi / Kanwil DJP Jatim I Relaksasi Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan Sampai 30 April
Kanwil DJP Jatim I Relaksasi Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan Sampai 30 April Eka Sila Kusna Jaya Kepala Kanwil DJP Jawa Timur. (FOTO: Istimewa)
Fokus Berita

TIMESMALANG, SURABAYA – Sehubungan dengan berlakunya layanan tanpa tatap muka di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jatim I menginstruksikan seluruh unit vertikalnya untuk melayani wajib pajak secara online.

Layananan yang diberikan secara online yaitu layanan melalui chat center di semua Kantor Pelayanan Pajak di Kota Surabaya. Tidak tanggung-tanggung, di Kota Surabaya memiliki sekitar 260 agen yang akan membantu menyelesaikan permasalahan wajib pajak.

"Total ada 260 pegawai di balik chat center, dengan demikian diharapkan semua permasalahan wajib pajak dapat diselesaikan," ungkap Eka Sila Kusna Jaya Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Senin (30/3/2020).

pajak.jpg

Layanan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melawan penyebaran virus Covid-19. Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk memberhentikan layanan tatap muka langsung, namun bukan berarti layanan ditiadakan.

Layanan tatap muka langsung digantikan dengan layanan secara online (daring). 80% pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I bekerja dari rumah, dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada wajib pajak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

"Diharapkan dengan adanya layanan ini, semua wajib pajak puas dan  mendapatkan pelayanan prima dari kami," ungkap Heru Budhi Kusumo selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I

pajak-2.jpg

Selain itu, terkait dukungan DJP dalam melawan Covid-19, DJP memutuskan untuk memberikan relaksasi pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi Tahun Pajak 2019. Relaksasi diberikan sampai dengan 30 April 2020,

"Apabila wajib pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 yang harusnya paling lambat tanggal 31 Maret. Disampaikan tanggal 1 April s.d. 30 April, maka dikecualikan dari pengenaan sanksi keterlambatan pelaporan," ungkap Eka Sila Kusna Jaya Kakanwil DJP Jatim I. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com