Bapenda Kota Malang Optimalkan PAD dan Kinerja Pelayanan

Home / Ekonomi / Bapenda Kota Malang Optimalkan PAD dan Kinerja Pelayanan
Bapenda Kota Malang Optimalkan PAD dan Kinerja Pelayanan Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto saat ditemui awak media usai rapat. (FOTO: Naufal Ardiansyah/TIMES Indonesia)

TIMESMALANG, MALANG – Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda Kota Malang) fokus untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah.

Hal itu dibahas dalam Rencana Kerja (Renja) 2021 di Hotel Tugu, Kota Malang, Rabu (26/2/2020).

Turut hadir Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Sekda Kota Malang Wasto, dan Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto.

Pria yang akrab disapa Sam Ade itu menjelaskan ada tiga program untuk mencapai target di 2021. Program itu adalah program pelayanan pajak daerah, program perencanaan dan pengembangan PAD serta program pengendalian pajak daerah.

Sementara dalam meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah, pihaknya juga bakal lebih memaksimalkan program pelayanan kesekretariatan.

“Kita akan maksimalkan pemungutan atau penagihan piutang. Karena itu bagian dari pendapatan dalam target pajak. Kalau istilah Pak Wali ada intensifikasi dan ekstensifikasi, nah kalau piutang ini adalah bagian dari intensifikasi,” katanya kepada awak media.

Pihaknya akan mengajukan gugatan perdata terhadap Wajib Pajak (WP) pada bulan depan atau Maret 2020.

Ihwal tersebut sudah menjadi kewenangan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang sudah diberi kuasa untuk menggugat mereka secara perdata atau pidana dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Terutama bagi mereka yang memang pura-pura lupa atau pura-pura tidak tau,” tegasnya.

Selain melakukan optimalisasi pemungutan piutang, pihaknya juga akan menyiapkan penghargaan atau reward berupa pengampunan pajak.

Rencananya, kata dia, saat Ulang Tahun Kota Malang bakal disiapkan peluncuran (launching) Program Sunset Policy tahap V. Pihaknya akan memberikan pengampunan terhadap denda pajak.

“Berarti WP yang beritikad bayar pajak pokok, dendanya akan dihapus hingga tahun ini. Namun bagi WP yang pokoknya saja tidak mau bayar apalagi dendanya, ya harus digugat di pengadilan,” beber Kepala Bapenda Kota Malang itu. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com