Ini Penjelasan PN Malang dan KPKNL Soal Lelang Aset Miliaran Rupiah

Home / Berita / Ini Penjelasan PN Malang dan KPKNL Soal Lelang Aset Miliaran Rupiah
Ini Penjelasan PN Malang dan KPKNL Soal Lelang Aset Miliaran Rupiah Ilustrasi rumah mewah. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESMALANG, MALANG – Penetapan lelang aset bernilai miliaran rupiah termasuk empat rumah di Kota Malang milik Fransisca Maria Valentina melibatkan PN Malang (Pengadilan Negeri Malang) dan KPKNL Malang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).

Kuasa hukum FM Valentina, Gunadi Handoko menilai bahwa PN Malang telah melampaui kewenangannya selaku penerima permintaan bantuan dari PN Tuban karena terlalu aktif meminta rincian aset dan menerbitkan dua surat penetapan sendiri. 

Menurutnya, surat penetapan lelang itu menyimpang dari isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 598/PK/Pdt/2016 dan Permohonan bantuan dari PN Tuban yang dituangkan dalam penetapannya. 

"PN Malang juga tidak pernah melayangkan teguran atau anmaaning terkait eksekusi. Bahkan tidak pernah melakukan sita eksekusi," ujar Gunadi, Selasa (11/6/2019).

BACA JUGA: Aset Miliaran Rupiah Dilelang, Valentina Mengadu ke Bawas MA

Atas hal itu Gunadi menilai putusan penetapan lelang itu cacat hukum. Dalam proses lelang juga tidak dicantumkan SKPT dan sertifikat sehingga merugikan masyarakat atau pembeli. 

"Lelang bila diteruskan, maka yang dirugikan masyarakat. Sebelum dilelang harusnya ada sita jaminan," terangnya.

BACA JUGA: Tidak Berdasar, Valentina Minta Lelang Aset Dibatalkan

Menanggapi hal tersebut, Humas PN Malang Djuanto membantah anggapan pihaknya tidak melakukan proses lelang sesuai prosedur. 

Menurut Djuanto, eksekusi atau lelang dilakukan karena tidak mau membagi harta bersama sehingga muncullah putusan sita marital hingga proses lelang. 

Ia mengatakan, sesuai putusan PN Tuban bahwa aset-aset tersebut dinyatakan harta bersama atau gono-gini. 

"Hartanya banyak sekali di antaranya empat rumah itu. Eksekusi delegasi dari PN Tuban. Kami hanya melaksanakan saja. PN Tuban minta bantuan ke PN Malang karena objek ada di wilayah hukum PN Malang," ujar Djuanto. 

Ia menuturkan bahwa Valentina pernah melakukan perlawanan hukum di PN Malang hingga Pengadilan Tinggi Jawa Timur. 

Menurut Djuanto, Valentina menolak aset-aset tersebut sebagai harta gono gini, namun asetnya sendiri dengan suaminya terdahulu. "Tapi ditolak menurut PN Tuban itu harta gono-gini," ujarnya.

Ia menambahkan, aset-aset tersebut dieksekusi karena Valentina tidak mau membagi hartanya kemudian sita marital selanjutnya pelaksanaan lelang. "Nanti hasil lelang akan dibagikan," katanya. 

Sementara itu, menurut pihak KPKNL Malang melalui perwakilannya yang tidak berkenan disebut namanya menjelaskan, prosedur lelang diawali dari pemohon yang datang meminta lelang. Pemohon bisa dari pihak perbankan atau putusan pengadilan.

Ia mengatakan, ketika putusan pengadilan menyatakan bahwa harta yang diperoleh sebagai harta gono gini maka penetapan itu yang menjadi dasar bagi KPKNL untuk melaksanakan lelang.

Ia menyampaikan juga, lelang yang sudah terjadwal bisa ditangguhkan atau dibatalkan. Yang bisa membatalkan lelang itu pemohon atau putusan pengadilan.

"Pada saat lelang kemarin itu (lelang pertama) yang memohon pengadilan dan pengadilan juga yang membatalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, hingga H-1 pihak KPKNL bisa membatalkan bila pengadilan mengeluarkan putusan pembatalan lelang. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com