Multaqo Ulama dan Habaib Malang Raya Sepakat Tolak People Power

Home / Berita / Multaqo Ulama dan Habaib Malang Raya Sepakat Tolak People Power
Multaqo Ulama dan Habaib Malang Raya Sepakat Tolak People Power Jalannya Diskusi dan Multaqo Habaib-Ulama yang dilakukan di Ponpes An Nur 1 Bululawang. (Foto : Binar Gumilang / TIMES Indonesia)

TIMESMALANG, MALANG – Usai mengadakan doa bersama untuk kemaslahatan bangsa di Ponpes And Nur 1 Bululawang, 250 ulama dan Habaib se Malang Raya mengadakan multaqo ulama atau pertemuan ulama yang menyepakati menolak aksi people power, Jumat (17/6/2019).

Multaqo Ulama dan Habaib ini dihadiri Ketua MUI Kabupaten Malang, KH Misno Fadhol Hija dan tuan rumah Pengasuh Ponpes An Nur 1 Bululawang, Dr KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) yang sekaligus ketua IGGI.

Dalam pertemuan itu disepakati enam poin yang pada intinya menolak ajakan people power yang inkonstitusional dan melanggar hukum.

Berikut 6 poin keputusan Multaqo Ulama dan Habaib se Malang Raya di Ponpes Annur 1 Bululawang Kabupaten Malang, dibacakan oleh KH Ahmad Fahrur Rozi

1. Mengukuhkan kesepakatan para pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk NKRI adalah final yang wajib dijaga dan dipertahankan karena telah sesuai dengan konsep islam rahmatan lil alamin di Indonesia.

2. Mengajak umat islam untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan tindakan melawan hukum (inskonstitusional), serta tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang sah sesuai dengan perintah Alquran, hadist dan ijma’ ulama ahlussunnah wal jamaah.

3. Menyerukan kepada ummat islam untuk menjaga kesucian bulan Ramadlan dengan berkonsentrasi menjalankan  ibadah Ramadhan dengan sebaik baiknya secara khusyu’, berharap mendapat ampunan Allah dan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri.

4. Mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, mengedepankan persamaan di atas perbedaan dengan bersikap legawa, dewasa dan berfikiran jernih serta berhati dingin menyikapi suasana pasca Pilpres .

5. Mengajak umat Islam menangkal aksi-aksi provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, senantiasa menaati tata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terpancing ikut melakukan aksi inkonstitusional seperti people power untuk menolak hasil pemilu yang sah .

6. Mengajak semua pihak untuk menunggu dan menerima keputusan resmi KPU RI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan presiden dan wapres sesuai aturan undang undang yang berlaku.

"Akhir-akhir ini muncul penolakan terkait hasil Pemilu 2019, karena dinilai curang. Mengajak seseorang untuk bergerak menjurus kekacauan dan memecah belah bangsa. Hal ini tidak boleh terjadi," ujar Pengasuh Ponpes An Nur 1 Bululawang Gus Fahrur kepada TIMES Indonesia.

Dia melanjutkan, apabila ada yang tidak sesuai dan keberatan, maka bisa menggunakan mekanismen yang berlaku. "Ada MK, bisa protes ke MK. Jangan memprovokasi warga," tegasnya.

Maka dari itu, kata dia, diselenggarakan Multaqo Ulama dan Habaib se Malang Raya ini yang bertujuan untuk menolak people power, sekaligus juga menjaga kondusivitas pasca Pemilu.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com