Banggar DPR RI Usulkan Pengadaan Exit Tol

Home / Berita / Banggar DPR RI Usulkan Pengadaan Exit Tol
Banggar DPR RI Usulkan Pengadaan Exit Tol ILUSTRASI - Jalan Tol (FOTO: Dokumen TIMES Indonesia)

TIMESMALANG, SURABAYA – Tim Badan Anggaran DPR RR (Banggar DPR RI)  menyampaikan beberapa catatan tentang pembangunan di Jawa Timur. Antara lain, pentingnya exit tol yang menghubungkan ke daerah. Lalu, perlunya investasi searah dengan Perpres nomo 80 tahun 2019. 

Kunjungan resmi tim Banggar DPR RI berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (9/12/2019).

Said Abdullah, selaku ketua Banggar memimpin langsung rombongan tersebut. Mereka diterima Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Hadir di acara tersebut, beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Seperti Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, Bupati Bangkalan RA Latif, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim, serta beberapa pejabat pemprov Jatim.

Mereka saling berkomunikasi dan menyampaikan permasalahan baik skala daerah maupun provinsi. 

Said menyebut, pembangunan tol memudahkan jalur transportasi. Tapi, proyek tersebut menuai keluhan. Dia menerima masukan dari kepala daerah yang tidak dilewati jalur tersebut. 

''Mereka mengharapkan exit tol yang menghubungkan daerahnya,'' katanya. 

Banyak aktivitas ekonomi yang mati setelah jalan tol beroperasi. Rute kendaraan berubah. Kehidupan ekonomi yang dulu dilewati kendaraan pun sepi. Pemerintah diminta memikirkan masalah tersebut.

Catatan lain yang disampaikan Said adalah Perpres nomor 80 tahun 2019.  Regulasi tersebut mengatur percepatan pembangunan di Jawa Timur. Seperti Gerbangkertosusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan Selingkar Wilis. Banggar berkomitmen mengawal proses tersebut. 

''Kami harus pastikan pembangunan selama lima tahun ke depan itu terlaksana,'' ujarnya. 

Namun, dia meminta Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyiapkan berbagai aspek. Said menegaskan, perekonomian Jawa Timur bakal ramai saat proyek pembangunan berlangsung. 

''Setelah proyek selesai, tidak ada jaminan Jatim tetap ramai,'' tegasnya. 

Karena itu, kepala daerah harus mengambil langkah cepat. Yakni menarik investor untuk menghidupkan perekonomian Jatim. Langkah itu harus didukung kepala daerah di Jawa Timur. 

Rasa pesimistis Said didasarkan upah minimum provinsi (UMP) Jatim yang sangat tinggi. Hampir setara dengan DKI Jakarta. Saat ini, sudah ada investor yang keluar dari Jawa Timur. 

"Kalau UMP semakin tinggi dan investor banyak yang lari, jangan salahkan investor,'' ungkapnya. 

Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga hadir di acara tersebut. Lelaki yang juga anggota Banggar DPR RI itu menilai Jawa Timur sebagai kawasan yang unik. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas nasional. Angka pengangguran juga rendah. Tapi, angka kemiskinan justru naik. 

''Ini pasti ada sesuatu, kami ingin melihat lebih detil,'' ucapnya.

Dia mendorong program transfer dana desa bisa dimaksimalkan. Program tersebut bisa membangkitkan aktivitas ekonomi di pedesaaan. 

"Dengan begitu, desa bisa mandiri secara ekonomi. Hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah maupun provinsi," ujar anggota Banggar DPR RI ini. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com